Demokrasi di Ujung Tanduk, ACI Soroti “Matinya” Fungsi Pengawasan DPRA dan Tuli-Butanya Pemerintah Terhadap Gelombang Protes JKA
FRASALOCAL||BANDA ACEH – Aceh Cakrawala Institute (ACI) secara resmi merilis pernyataan sikap terkait dinamika politik dan sosial di Aceh menyusul gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang telah memasuki jilid ketiga. ACI menilai terjadi stagnasi demokrasi yang mengkhawatirkan akibat relasi kuasa yang terlalu “nyaman” antara eksekutif dan legislatif.
Gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berhadapan dengan Pemerintah Aceh Gubernur, Muzakir Manaf serta jajaran DPRA yang didominasi oleh Partai Aceh.
Agus Maulidar, Direktur, Aceh Cakrawala Institute (ACI) mengatakan aksi protes jilid III yang menuntut kepastian dan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) serta transparansi tata kelola anggaran.Berpusat di Kantor Gubernur Aceh dan Gedung DPRA, Banda Aceh.Eskalasi meningkat dalam tiga gelombang aksi terakhir hingga pertengahan Mei 2026.
“Terjadinya sumbatan komunikasi politik Pemerintah dianggap “tuli dan buta terhadap jeritan rakyat, sementara DPRA kehilangan taring pengawasan karena berada dalam satu garis komando partai penguasa,”ujar Agus.
Dominasi kursi Partai Aceh di DPRA menciptakan “zona nyaman” yang membuat fungsi kontrol seperti Hak Angket tidak berjalan, berujung pada ancaman penghentian layanan JKA bagi rakyat kecil.
Pemerintahan yang “Tuli dan Buta”
ACI menyayangkan sikap keras kepala Pemerintah Aceh. Tiga gelombang aksi massa seharusnya menjadi alarm keras, bukan dianggap angin lalu. Ketika urusan mendasar seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terombang-ambing, pemerintah justru terlihat enggan melakukan dialog terbuka yang solutif.
SKPA dalam Sandera Birokrasi
Kami mengamati adanya ketakutan sistemik di level Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Kepala dinas seolah tidak berani memberikan masukan objektif atau “memanggil” atensi Gubernur untuk merespons tuntutan rakyat. Birokrasi kita sedang terjebak dalam budaya asal bapak senang (ABS).
DPRA: Mati Suri di Tengah Dominasi Koalisi
Kondisi hari ini adalah anomali demokrasi. Dengan posisi Gubernur (Muzakir Manaf) dan Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md serta mayoritas kursi dikuasai oleh Partai Aceh, mekanisme checks and balances praktis lumpuh.
“DPRA saat ini sedang dalam kondisi mati suri. Hak Angket yang seharusnya menjadi instrumen untuk mendalami sengkarut JKA dan kebijakan anggaran lainnya hanya menjadi wacana di lorong gedung rakyat tanpa keberanian untuk dipertegas.”sebutnya.
Urgensi Persoalan JKA
Persoalan JKA bukan sekadar angka di atas kertas, tapi soal nyawa rakyat Aceh. ACI menegaskan bahwa keistimewaan Aceh harus dirasakan melalui jaminan kesehatan yang tuntas. Jika anggaran terus dialokasikan tanpa pengawasan ketat dari DPRA, maka rakyatlah yang akan menjadi korban dari kemesraan politik elit.
Rekomendasi ACI:
Mendesak DPRA untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya (Hak Angket/Interpelasi) tanpa pandang bulu terhadap latar belakang partai, demi menyelamatkan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Meminta Gubernur untuk segera membuka ruang dialog terbuka dengan pimpinan gerakan mahasiswa dan sipil secara langsung, bukan melalui perwakilan.
Mendorong Restrukturisasi pola komunikasi SKPA agar lebih responsif terhadap isu-isu kerakyatan dibandingkan sekadar menjaga citra atasan.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, ACI khawatir “kematian suri” lembaga legislatif akan memicu mosi tidak percaya yang lebih luas dari seluruh elemen masyarakat Aceh. Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh syahwat kekuasaan yang homogen,”ungkapnya.||Rell
Pos terkait
Berita Terkini
Berita Populer
