PUPR Aceh Barat Minta H. Uma Perjuangkan Irigasi Lhok Guci Di Pusat
FRASALOCAL||ACEH BARAT– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dr. Kurdi dampingi, Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos, yang akrab disapa Haji Uma, di Meulaboh dalam agenda kunjungan kerja (Kunker) untuk melihat progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jaringan irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, pada Minggu (3/7/2025).
Sebagaimana yang perlu diketahui, bahwa irigasi lhok Guci mulai di fungsikan sejak Oktober 2020 hingga maret 2021 dalam bentuk tes uji pengaliran air lhok guci ke 400 hektare sawah warga, namun peningkatan menjadi 1.400 hektare, itu direncanakan pada tahun 2021dan di targetkan pada 2022 mencapai 2.800 hektare dalam gerakan aceh mandiri pangan.
Namun kabarnya pengaliran air lhok guci terhambat dengan berbagai masalah yang terjadi dari lapangan maupun dari internal proyek sehingga dari tahun 2015 dimulai pembuatan irigasi tersebut, yakni seja Presiden Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga di resmikan pada masa Presiden Joko Widodo.
Kemudian setelah di resmikan oleh Presiden Jokowi pada saa itu, proyek tersebut belum juga rampung karena membutuhkan banyak anggaran yang perlu diperbaiki maupun dilanjutkan untuk bisa di aliri air tersebut ke sawah milik warga, karena irigasi lhok guci merupakan harapan petani untuk Aceh Barat.
Kemuadian, pada Masa Bupati Tarmizi SP dan wakil Bupati Said Fadheil Irigasi Lhok Guci mulai digarapkembali untuk di rampungka, dari meloby kepusat dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dirancang oleh Kadis PUPR Aceh Barat Kurdi, ST.
Foto: Kunjungan Pemerintah daerah ke kantorr Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), membahas terkait kelanjutan Proyek Irigasi Lhok Guci.
Dalam Kunker Anggota DPD RI, H, Sudirman, Kadis PUPR, Dr. Kurdi menyebutkan bahwa pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci mencakup area seluas 269 hektare, dengan proses pengadaan tanah yang telah rampung sebesar 218,40 hektare (81%).
Kemudian sisanya, 42,76 hektare masih dalam proses penyelesaian dan akan ditindaklanjut. Adapun proyek ini memiliki nilai anggaran mencapai Rp207,47 miliar untuk penyelesaian.
“Kita berharap dalam proses pekerjaan nantinya tidak ada kendala di lapangan, sehiangga akan memudahkan progres pembangunan irigasi Lhok Guci sesuai dengan target,” ungkap kurdi.
FOTO: Kunker DPD RI asal Aceh, H. Sudirman ditemani oleh Kadis PUPR Aceh Barat, Kurdi ST. (3/8/2025).
Kata Kurdi , kunjungan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat, terutama sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Sementara, Haji Uma mengatakan kunjungannya kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagai anggota Komite I DPD RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, termasuk di dalamnya Proyek Strategis Nasional.
“Sebelum kami Kunker, kita telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh. Kami ingin memastikan persoalan-persoalan yang menjadi penghambat, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar bisa dilaporkan secara utuh ke pusat,” Sebut H. Sudirman.
Sudirman, menyebutkan dari hasil koordinasi dan peninjauan, diketahui bahwa persoalan harga tanah sudah tidak menjadi kendala. Satuan harga telah disepakati melalui mekanisme KJPP dan diturunkan ke tim pelaksana (TP2T), yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
“Sekarang yang terhambat pembiayaan lanjutan yang menjadi tanggung jawab pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR. Kami akan dorong agar dukungan anggaran ini segera disalurkan demi percepatan penyelesaian proyek,” ujar H. Sudirman.
Kata Sudirman, hal ini perlu adanya komunikasi intensif dengan pihak perusahaan yang memiliki lahan di sekitar lokasi proyek, agar tidak terjadi gesekan yang bisa menghambat jalannya program strategis ini.
“Untuk saat ini, dukungan dari segala sektor sangat bagus. Baik dari masyarakat dan pemerintah, ini tinggal kita mendorong koordinasi lintas sektor agar pembangunan dapat dilanjutkan tanpa hambatan,” Tutup H. Sudirman.
Pos terkait
Berita Terkini
Berita Populer
