Aktivis Muda Aceh Kritisi Anggota DPRA yang Kejar Pokir: “Bukan Super Power, Bekerjalah untuk Rakyat!”
FRASALOCAL||BANDA ACEH – Kritik tajam terhadap perilaku sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dianggap menyimpang dari tugas legislatif dilontarkan oleh aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi. Ia menilai, sebagian wakil rakyat lebih fokus pada perolehan proyek melalui pokok pikiran (Pokir) ketimbang menjalankan fungsi utamanya.
Menurut Rahmad, anggota DPRA bukanlah lembaga “super power” yang memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah eksekutif, apalagi menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan berburu proyek dan Pokir.
“Wakil rakyat tidak punya wewenang menegakkan hukum, mengeksekusi proyek, dan tidak bisa berlindung di balik fungsi pengawasan untuk menekan institusi tertentu demi keuntungan pribadi atau golongan,” tegas Rahmad, Minggu (13/7/2025).
Rahmad menekankan bahwa penegakan hukum merupakan ranah eksklusif lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengingatkan bahaya bagi demokrasi jika wakil rakyat melampaui batas konstitusi. Fungsi utama DPR, lanjutnya, adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, kenyataannya banyak anggota dewan yang justru aktif menjadi perantara proyek atau menjadikan Pokir sebagai prioritas utama di parlemen.
“Ini adalah penyimpangan moral dan pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk mengevaluasi kontribusi nyata anggota DPRA terhadap kesejahteraan rakyat. “Jangan mudah tertipu oleh narasi populis atau manuver politik yang terkesan heroik namun sebenarnya menyembunyikan ambisi pribadi,” katanya.
Rahmad mendesak adanya audit kinerja dan penggunaan Pokir anggota dewan secara tegas demi menjaga akuntabilitas. Ia juga meminta penegak hukum untuk tidak ragu mengaudit seluruh pelaksanaan Pokir di Aceh sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan hukum.
“Audit Pokir secara menyeluruh adalah keharusan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menjaga integritas demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmad mengingatkan wakil rakyat akan tanggung jawab utama mereka, yaitu menjadi representasi suara rakyat, memperjuangkan kebijakan pro-kesejahteraan, dan menjaga martabat lembaga legislatif dari kepentingan pribadi.
“Kita membutuhkan wakil rakyat yang fokus pada penyusunan kebijakan strategis, memperjuangkan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan berlomba mengumpulkan proyek atau memanipulasi Pokir sebagai sumber keuntungan pribadi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmad menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawasi kinerja parlemen. “Jangan biarkan lembaga wakil rakyat kehilangan arah. Kita harus terus mengingatkan, mengoreksi, dan bahkan mengkritisi jika mereka menyimpang dari kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Pos terkait
Berita Terkini
Berita Populer
