Panwaslih Aceh Barat Kembali Raih Predikat “Informatif” dari Bawaslu RI
FRASALOCAL||JAKARTA- Bawaslu RI mengelar rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi Bawaslu sekaligus malam penganugerahan keterbukaan informasi publik gelombang II tahun 2025 di Rich Hotel, Yogjakarta. Menjadi panggung gemilang dan menyenangkan bagi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat yang kembali dianugrahi predikat “Informatif”, pelayanan keterbukaan informasi publik.
Prestasi dua tahun berturut-turut ini merupakan hasil penilaian dan capaian resmi terkait lonjakan kualitas transparansi yang patut diapresiasi.
Prestasi ini bukan sekadar kemenangan lokal, melainkan bagian dari sejarah besar bagi seluruh Bawaslu Kabupaten kota di Aceh, yang juga telah meraih predikat Informatif. Sebuah capaian kolektif yang mencerminkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik dan tata kelola pengawasan yang akuntabel.
Adapun 3 terbaik pada Provinsi Aceh diraih oleh Panwaslih Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Singkil dan Panwaslih Kota Banda Aceh menduduki peringkat pertama dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI, Dr. Puadi, Spd, MM, menyebut keberhasilan ini sebagai bukti nyata bahwa transformasi digital dan analitik informasi adalah fondasi pengawasan modern. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar alat, tapi strategi utama untuk mewujudkan pengawasan yang responsif, transparan, dan tepercaya.
“Malam penganugerahan ini bukan hanya seremoni, tapi juga ruang strategis untuk berbagi best practices dalam manajemen data, keamanan informasi, dan transparansi. Implementasi standar nasional keterbukaan informasi Alhamdilillah telah terbukti berjalan efektif, meningkatkan daya saing daerah dalam menjamin akses publik terhadap data pengawasan yang akurat” kata Dr Puadi, saat memberikan sambutan di malam pengenugerahan keterbukaan informasi publik, Senin malam (27/10/2025)
Sorotan utama pada malam penganugerahan ini jatuh kepada Provinsi Aceh yang mencatat kemajuan luar biasa. Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Aceh berhasil meraih predikat “Informatif” dalam keterbukaan informasi publik, sebuah peningkatan signifikan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kemajuan ini membuktikan bahwa semangat keterbukaan informasi di daerah dapat beriringan dengan peningkatan kualitas pengawasan pemilu.
Dr. Puadi, juga menegaskan bahwa kunci sukses pengawasan kini terletak pada transformasi digitalisasi data dan pemanfaatan analitik informasi. Menurutnya, penguatan di sektor ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pengawasan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Keberhasilan ini dijadikan contoh konkret bagaimana digitalisasi data dapat meningkatkan kinerja daerah secara nyata. Dr. Puadi juga menyerukan perlunya standar nasional agar praktik terbaik digitalisasi ini bisa merata manfaatnya di seluruh Indonesia.
Rakornas Gelombang II ini sendiri berfungsi sebagai forum penting untuk berbagi strategi terbaik (best practice) dalam manajemen data pemilu, keamanan data, dan perlindungan privasi.
Para peserta dari pusat hingga daerah aktif bertukar ide mengenai tantangan di lapangan dan strategi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Diskusi juga mencakup penggunaan teknologi untuk memantau tren pelanggaran dan mengintegrasikan analitik, menunjukkan bahwa daya saing informasi di era digital kini menjadi penentu kualitas pengawasan pemilu.
Secara keseluruhan, Rakornas Data dan Informasi Bawaslu 2025 Gelombang II ini menjadi langkah nyata menuju pengawasan pemilu yang lebih baik dan lebih terpercaya.
Dengan keberhasilan menyeluruh di Aceh dan penekanan kuat pada digitalisasi data nasional, Bawaslu menunjukkan komitmennya menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai pondasi integritas proses demokrasi.
“Ini adalah langkah maju yang menjamin data pengawasan pemilu menjadi akurat, mudah diakses, dan pada akhirnya, semakin memperkuat kepercayaan publik” tutupnya.
Pos terkait
Berita Terkini
Berita Populer
