Dinilai Belum Memenuhi Syarat Izin, Anggota Dewan Abdya Soroti PT Ensem

waktu baca 2 menit

Selasa, 29 Jul 2025 13:33 mustafarudin

FRASALOCAL.COM||BLANGPIDIE -Sejumlah anggota DPRK meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar segera mengevaluasi perizinan perusahaan PT Ensem yang belum memenuhi syarat.

Tak hanya itu, anggota DPRK Abdya juga menilai masih banyak timpang tindih, Pelanggaran Regulasi dan Lingkungan oleh pihak PT Ensem Abadi yang yang berlokasi di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya (Abdya).

Anggota DPRK dari Partai Aceh, Sardiman, menyatakan bahwa izin yang dikeluarkan kepada PT Ensem Abadi dinilainya belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

“Ini harus segera dituntaskan oleh Pemkab supaya tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar,” kata Sardiman, yang juga dikenal sebagai mantan kombatan GAM Wilayah 013 Blangpidie, Senin, 28 Juli 2025 pada saat sidang paripurna.

Ia juga mempertanyakan kejelasan total lahan produktif di Kabupaten Abdya yang saat ini dimanfaatkan untuk usaha perkebunan sawit dengan meminta dukungannya oleh pihak perusahaan sebagai salah satu syarat untuk membangun pabrik.

Dia berujar, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang dan mengkaji manfaat dari keberadaan empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah beroperasi.

Sementara itu, Justar YS, anggota DPRK lainnya, secara terang-terangan meminta Sekretaris Daerah Abdya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional PT Ensem Abadi.

“Kita harus kaji dulu manajemen dan regulasinya. Apakah dukungan lahan masyarakat 20 persen sudah tercapai atau belum? Karena ada lahan yang tertimpa-timpa, dan ini berpotensi menimbulkan konflik agraria,” kata Justar tegas.

Lebih jauh, Justar menyinggung dugaan pelanggaran AMDAL dan UPL oleh PT Ensem Abadi.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dan luas area operasional perusahaan yang mencapai 14.000 hektare.

“Ini bukan hanya soal UPL, tapi juga menyangkut persoalan AMDAL yang belum tuntas. Kita minta agar Pemkab lebih transparan dan tegas dalam mengawasi perusahaan-perusahaan besar di daerah ini,” tambahnya.

Tak hanya itu, Justar juga menyinggung keberadaan PT Cemerlang Abadi yang menurutnya hingga kini belum menyelesaikan persoalan lingkungan dan legalitas lahan secara menyeluruh.

“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Pemerintah harus hadir dan menyelesaikan persoalan ini segera mungkin,” tegasnya.

Polemik seputar izin PT Ensem Abadi sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan langkah konkrit dari Pemkab Abdya.

Sorotan dari DPRK Abdya diperkirakan akan menjadi tekanan kuat bagi pemerintah untuk bertindak transparan dan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah.